Gunakan ← → atau Spasi untuk berpindah  ·  Tekan O untuk ringkasan  ·  F11 layar penuh
Jagongan Hak Digital 2026 · Sesi Penutup

Privacy is Politics

Collective Care di Era Data Colonialism
"The Personal is Political."Carol Hanisch, 1969 — kerangka yang kita pinjam, bukan kita tiru sekadarnya
01 — Asal Usul

Lahir untuk Melindungi
Kaum Elite dari Kamera

"Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life."Warren & Brandeis, Harvard Law Review, 1890
1888 — kamera Kodak portabel1890 — lahir hukum privasi modern
01 — Asal Usul (Lanjutan)

Senjata yang
Berpindah Tangan

1890: melawan pers yang mengintai kalangan elite. 1928, Olmstead v. United States: Brandeis memakai kerangka yang sama untuk melawan penyadapan negara terhadap warga biasa.
Privasi bukan warisan tetap. Ia medan yang terus direbut ulang oleh siapa pun yang berani mengambilnya lebih dulu.
02 — Kelas dalam Pengawasan

Pengawasan Bukan Cuaca.
Ia Punya Alamat.

diawasi ketat tak pernah terpantau
"Digital poorhouse" — rumah miskin abad 19 yang tak pernah dibubarkan, cuma pindah rumah ke basis data.Virginia Eubanks, Automating Inequality, 2018
03 — Kritik dari Dalam Profesi

Rubah yang Digaji
Menjaga Kandang Ayam

DPO lazimnya dibayar oleh organisasi yang sama yang pemrosesan datanya harus ia awasi secara independen.
Makin rumit persyaratan kepatuhan, makin besar kebutuhan spesialis berbayar — termasuk saya sendiri. "Audit culture" bisa jadi ritual yang menunjukkan akuntabilitas, tanpa menghasilkannya.Marilyn Strathern
Praktik — Bukan Sekadar Teori

Menolak Google Form,
Sebagai Sikap Politik

Google Form / Microsoft Forms daf.my.id — dibangun sendiri
Setiap kolom formulir pendaftaran sesi ini dirancang dengan satu pertanyaan: data apa yang benar-benar perlu, dan kenapa. Nama dan afiliasi wajib karena panitia harus membacanya saat check-in. Pertanyaan untuk narasumber dienkripsi sebelum disimpan. Tidak ada kontak pribadi (WA/email) yang diminta untuk notifikasi — cukup situs dan Instagram publik.
Server di Indonesia, bukan server asing. Ini bukan preferensi teknis. Ini penghormatan konkret atas argumen yang kita bawakan malam ini.daf.my.id
Praktik — ROPA & DPIA

Dari Akuntabilitas Formal
ke Akuntabilitas Substansial

ROPA apa yang dicatat DPIA risiko dinilai dulu dipercaya, bukan cuma patuh
ROPA mencatat apa yang diproses. DPIA menilai risikonya sebelum terjadi, bukan sesudah. Dua-duanya bisa jadi ritual kepatuhan kosong, atau bisa jadi bukti nyata bahwa kekuasaan atas data benar-benar dipertimbangkan ulang, bukan cuma didokumentasikan rapi di atas kertas.
Dokumen yang sama bisa jadi teater kepatuhan, atau jadi bukti kerja nyata. Bedanya bukan di formatnya, tapi di apakah ia pernah benar-benar mengubah keputusan.
04 — Materialisme Historis

Pagar yang Sama.
Bahan Baku yang Beda.

tanah komunal, 1700-an kehidupan sehari-hari, 2020-an
Kapitalisme selalu butuh memagari wilayah baru begitu wilayah lama habis diperas nilainya. Data bukan mutasi kapitalisme yang baik. Ia kapitalisme yang konsisten dengan dirinya sendiri.Marx · Couldry & Mejias, 2019 · koreksi atas Zuboff, 2019
05 — Nekropolitik

Algoritma yang Membunuh.
Bukan Metafora.

Simpul merah: ditandai "berisiko," diputus aksesnya. Simpul teal: diloloskan. Klasifikasi ini yang menentukan siapa dapat layanan, siapa tidak.
Kuasa modern bekerja dengan menentukan populasi mana yang boleh terpapar risiko kematian.Achille Mbembe, Necropolitics, 2003
06 — Dekolonialitas Kuasa

Kolonialisme yang
Berpindah Wujud

PERIFERI PUSAT data mentah dijual kembali, berbayar
Penjajahan formal berakhir. Struktur kuasanya, siapa jadi sumber bahan mentah, siapa jadi pengolah nilai tambah, tidak pernah benar-benar berakhir. Ia berpindah bentuk.Aníbal Quijano — coloniality of power
07 — Reproduksi Sosial

Pertahanan yang Lebih Tua
dari Kapitalisme Itu Sendiri

commons perawatan, didorong balik dari bawah
Pemagaran tanah komunal berjalan berbarengan dengan perburuan penyihir. Satu proyek yang sama: mendisiplinkan tubuh dan tanah jadi patuh pada kapital.Silvia Federici, Caliban and the Witch, 2004
Collective care bukan gagasan baru. Ia pertahanan lanjutan atas commons perawatan yang sudah diperjuangkan sejak sebelum kapitalisme industrial lahir.
08 — Literasi Frame

Satu Ruang,
Empat Kacamata, Serentak

percakapan komodifikasi pemetaan mobilisasi
"We kill people based on metadata."Michael Hayden, mantan Direktur NSA/CIA, Johns Hopkins University, 2014
2019 — internet Papua diblokir negara2020 — PTUN putuskan negara bersalah
Sudah Diadili, Bukan Teori

Kasus UU PDP di Pengadilan
2022 – 2026

20221 perdata 20232 kasus 20245-6 kasus 20252 uji materi 2026berjalan
Pidana: PN Karanganyar 5/Pid.Sus/2023 (pemalsuan identitas, Ps.68 jo 66, 4th+Rp1M) · PN Tangerang 76–78/Pid.Sus/2024 (registrasi SIM pakai NIK-KK orang lain, Ps.67(3), 1th6bl+Rp50jt).
Perdata: PN Kupang 230/Pdt.G/2022 (data nasabah BCA) · gugatan Samsuduri 2023 (data nasabah bank, Ps.46).
Uji Materi MK: 151/PUU-XXII/2024 (kriteria wajib DPO) · 137/PUU-XXIII/2025 (transfer data lintas negara) · 284/PUU-XXIII/2025 (data bocor dipakai pinjol, sidang lanjutan Jan 2026).
Rendahnya pemahaman penegak hukum sendiri soal data pribadi membuat pelaku individu yang dijerat, bukan korporasi.Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM, Hukumonline, 2025
Peringatan — Bukan Alarmisme

Ketika Hukum Berbalik
Menyerang Pembelanya

Greenpeace v. Energy Transfer gugatan, North Dakota, 2025 UU ITE Daniel Tangkilisan, 2024 Denda administratif maks. 2% pendapatan tahunan
Greenpeace dihukum ratusan juta dolar oleh pengadilan negara bagian yang sengaja dipilih karena minim perlindungan anti-SLAPP. Aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Tangkilisan, dipenjara 7 bulan karena kritik di Facebook, dijerat UU ITE meski sedang membela lingkungan. UU PDP sendiri, Pasal 57, membuka sanksi administratif hingga 2% pendapatan tahunan — instrumen yang sama bisa melindungi, atau bisa dipakai balik untuk mendisiplinkan siapa pun yang dianggap mengganggu.
Instrumen hukum tidak punya keberpihakan bawaan. Ia berpihak pada siapa yang menguasainya lebih dulu.
UU No. 27/2022 — Dibaca Ulang

Senjata yang Sudah Ada,
Belum Dipakai Penuh

Pasal 12 hak gugat + ganti rugi Perma No. 1/2002 gugatan perwakilan kelompok (class action) hak individu → senjata kolektif
Pasal 5–11 memberi hak informasi, akses, koreksi, hapus, dan tarik persetujuan. Pasal 12 memberi hak menggugat dan menerima ganti rugi — hak yang ditulis untuk individu, tapi tidak ada yang melarangnya diperjuangkan bersama lewat gugatan perwakilan kelompok. Pasal 63 bahkan mengundang masyarakat sipil berperan lewat advokasi dan pengawasan.
Undang-undang ini menulis haknya sebagai hak perorangan. Tidak ada yang melarang kita memperjuangkannya sebagai satu kelompok.
Penutup

Dari Minimisasi
ke Kedaulatan

Wawasan Nusantara: laut antarpulau tetap kedaulatan, bukan laut bebas
Ruang siber butuh perjuangan yang setara: bukan hukum negara tempat server itu kebetulan berdiri, tapi hukum negara tempat warganya hidup.
ROPADPIATIA — menilai risiko saat data menyeberang yurisdiksi
Privacy is Politics

Privasi bukan hak untuk bersembunyi.
Ia medan tempat diperebutkan siapa berhak
menentukan nilai dari kehidupan seseorang.

Dari kamera Kodak sampai algoritma bansos, dari perburuan penyihir sampai logframe donor, dari grup WhatsApp sampai traktat dagang — itu selalu, tanpa kecuali, pertempuran tentang kuasa.
Itulah kenapa privasi adalah politik.